https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, SUARA RAKYAT — Pernyataan Anggota DPRD Purbalingga dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, mengenai pola komunikasi Bupati Purbalingga dengan lembaga mitra kerja kembali menjadi sorotan publik. Ia menilai bahwa selama delapan bulan masa pemerintahan berjalan, hubungan komunikasi antara Bupati dengan DPRD maupun Forkopimda berada dalam kondisi yang belum ideal dan bahkan dinilai “sangat buruk”.
Adi menekankan bahwa relasi antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda bukan sekadar hubungan seremonial. Ketiganya memegang peranan fundamental dalam perumusan kebijakan, fungsi pengawasan, hingga menjaga stabilitas daerah. Lemahnya komunikasi dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir, memperlambat pembangunan, serta berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.
Pandangan kritis ini disebut sebagai masukan bagi pemerintah daerah, bukan konfrontasi politik. Dalam pemberitaan, prinsip Kode Etik Jurnalistik menuntut keseimbangan informasi. Karena itu, Pemkab Purbalingga khususnya Bupati diharapkan memberikan respons objektif agar publik memperoleh gambaran menyeluruh dan tidak terjebak pada persepsi sepihak.
Di tengah isu komunikasi yang dinilai tidak sinkron, muncul pula kritik terkait kebijakan Pemkab Purbalingga yang dianggap melanggar aturan dengan mengizinkan penggunaan sponsor rokok di area publik yang dekat dengan tempat ibadah, rumah sakit, serta instansi pendidikan. Praktik tersebut disorot karena tidak sejalan dengan regulasi mengenai pembatasan promosi produk tembakau, sekaligus dinilai bertentangan dengan upaya perlindungan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Sejumlah pihak menilai bahwa rangkaian persoalan ini menunjukkan perlunya konsolidasi yang lebih kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kurangnya koordinasi internal kerap menjadi penyebab terhambatnya program strategis, bukan semata faktor anggaran atau kebijakan.
Isu komunikasi dan berbagai kritik tersebut turut dibahas dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas yang digelar pada Jumat, 14 November 2025 pukul 18.30 WIB di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu membahas langkah tindak lanjut arah pembangunan Purbalingga ke depan dan pentingnya penyelarasan antar pemangku kepentingan.
Sorotan dari legislatif diharapkan menjadi momentum introspeksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi. Purbalingga membutuhkan pemerintahan yang solid dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya peningkatan transparansi, konsistensi, dan pola komunikasi yang inklusif dinilai menjadi fondasi penting menuju pemerintahan yang lebih efektif.
(SURYA UTAMA)
