SUARA RAKYAT, Purwokerto | Kuasa hukum jurnalis Widhi Puji Agus Setiono atau Baldy, H. Djoko Susanto, SH, kembali menyoroti dugaan intimidasi yang dialami kliennya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melampaui batas kewajaran dalam penanganan sengketa pemberitaan. Ia menegaskan, peristiwa yang diduga melibatkan tiga advokat serta seorang warga bernama Teguh Susilo bukan hanya serangan terhadap Baldy secara pribadi, tetapi juga ancaman terhadap prinsip dasar kebebasan pers.
Djoko menilai pola komunikasi para advokat itu, termasuk somasi yang dilayangkan, menunjukkan kecenderungan menekan kerja jurnalistik dan mengabaikan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Ia menegaskan bahwa penyelesaian keberatan atas pemberitaan seharusnya ditempuh melalui Dewan Pers, bukan dengan ancaman membawa wartawan ke jalur pidana.
Menurut Djoko, membawa produk jurnalistik ke ranah pidana tanpa melewati proses uji di Dewan Pers bertentangan dengan prinsip Lex Specialis serta MoU antara Dewan Pers dengan aparat penegak hukum. Hal itu dinilainya sebagai upaya meredam kerja jurnalistik menggunakan instrumen hukum yang tidak pada tempatnya.
Sebagai bentuk respons, Djoko memastikan telah menyiapkan dua langkah hukum sekaligus: laporan pidana terkait dugaan intimidasi dan penghalangan tugas wartawan kepada aparat kepolisian, serta laporan etik terhadap tiga advokat tersebut kepada Dewan Kehormatan Peradi di Jakarta, Jawa Tengah, dan Purwokerto. Seluruh proses ini direncanakan pada 5 Desember 2025.
Ia berharap penanganan kasus ini dapat memperjelas ruang gerak profesi jurnalis, sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya membungkam pers bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berbahaya bagi iklim demokrasi.
Surya Utama
Halo, saya Surya Utama, Pemimpin Redaksi Suara-rakyat.Net.
Saya dipercaya untuk memimpin redaksi dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi saya, jurnalisme adalah panggilan untuk menjaga kebenaran dan memberikan informasi yang bisa menjadi suara rakyat.
