Purbalingga, SUARA RAKYAT — Pertemuan antara advokat Rasmono, S.H. dengan jajaran DPRD Kabupaten Purbalingga berlangsung di kediaman Tenny Juliawaty, S.E., Ketua Partai Golkar Purbalingga, pada Senin (17/11/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan, S.H., yang ikut terlibat dalam dialog panjang mengenai arah pembangunan daerah.
Pertemuan yang awalnya dijadwalkan sebagai silaturahmi itu berkembang menjadi diskusi serius yang menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Purbalingga. Berbagai isu mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, hingga penegakan kebijakan yang dinilai belum merata menjadi fokus pembicaraan.
Meski suasana pertemuan berlangsung hangat, dinamika dialog memperlihatkan adanya kegelisahan dari berbagai pihak terkait lambannya beberapa program pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam konteks ini, kehadiran Rasmono memberi warna berbeda karena ia membawa perspektif kritis berdasarkan pengalamannya sebagai advokat serta pengamat kebijakan daerah.
Rasmono menegaskan bahwa pembangunan Purbalingga membutuhkan arah yang tegas dan keberanian untuk berbenah. Ia menyoroti bahwa beberapa kebijakan masih terkesan berjalan di tempat dan belum menunjukkan perubahan nyata, terutama bagi warga di wilayah pinggiran.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai meninggalkan pola pembangunan yang berorientasi pada proyek semata dan lebih fokus pada hasil. “Masyarakat tidak butuh seremonial, mereka butuh bukti,” tegasnya dalam percakapan tersebut.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keberpihakan yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Rasmono, pembangunan daerah tidak boleh dikontrol oleh kepentingan golongan, apalagi sekadar menjadi alat politik musiman. Ia menyatakan bahwa kehadirannya bukan sekadar memberikan masukan, tetapi juga mengajak DPRD bersinergi agar kebijakan ke depan benar-benar menyentuh persoalan fundamental seperti pemerataan pembangunan, akses pendidikan, dan peningkatan ekonomi rakyat kecil.
“Selama ini, banyak persoalan di Purbalingga yang sebenarnya bisa segera dieskalasi asalkan ada keberanian untuk melangkah. Infrastruktur yang lambat dikerjakan, layanan publik yang belum optimal, sampai minimnya inovasi kebijakan — semua ini membutuhkan kolaborasi, bukan sekadar formalitas,” ujar Rasmono.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti bahwa pembangunan merata bukan hanya jargon, melainkan janji yang harus diwujudkan melalui keseriusan eksekutif dan legislatif. Ia berharap DPRD mampu mengawasi penggunaan anggaran secara ketat, transparan, dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut akhirnya menjadi ruang yang bukan hanya memperkuat komunikasi, tetapi juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk evaluasi kebijakan daerah. Diskusi itu membuka peluang kerja sama ke depan antara unsur profesi hukum dan lembaga legislatif, terutama dalam mengawal berbagai agenda strategis agar tidak hanya berhenti di meja rapat.
> “Saya hadir dengan tekad yang jelas: mendukung kemajuan Kabupaten Purbalingga dengan suara yang jujur. Pembangunan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar tagline. Kita harus berani mengevaluasi apa yang tidak beres, memperbaiki yang tertunda, dan mempercepat yang sudah berjalan. Dengan kolaborasi yang sehat antara advokat, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, saya yakin perubahan nyata bisa kita capai bersama,” ungkap Rasmono.
Dengan nada yang kritis namun konstruktif, pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa harapan terhadap pemerintahan yang lebih responsif masih sangat besar. Kolaborasi lintas profesi seperti ini diharapkan mampu mendorong Purbalingga menuju pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.
(SURYA UTAMA)
