PURBALINGGA, SUARA-RAKYAT.NET | Gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak kian membesar. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah justru dinilai semakin agresif mengejar penerimaan negara dengan membebankan pungutan tambahan kepada masyarakat. Kenaikan pajak kendaraan bermotor dan berbagai skema lain dianggap sebagai kebijakan yang minim empati dan jauh dari rasa keadilan.
Masyarakat saat ini menghadapi tekanan berlapis. Harga kebutuhan pokok tidak kunjung turun, biaya pendidikan dan kesehatan terus merangkak naik, sementara pendapatan sebagian besar warga tidak mengalami peningkatan signifikan. Dalam situasi seperti itu, kebijakan menaikkan pajak dipersepsikan sebagai langkah sepihak yang tidak mempertimbangkan daya tahan ekonomi rakyat kecil.
Kritik tajam juga diarahkan pada tata kelola anggaran negara. Publik masih menyaksikan berbagai persoalan klasik, mulai dari pemborosan belanja, proyek yang tidak tepat sasaran, hingga kasus dugaan korupsi yang berulang. Di tengah persoalan tersebut, kebijakan menaikkan pajak justru dinilai seperti menutup lubang kesalahan dengan uang rakyat.
Surya Utama, jurnalis dan pemerhati kebijakan publik, menyampaikan pernyataan keras terhadap para pejabat dan pengambil kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus berhenti menjadikan rakyat sebagai sumber tambal sulam setiap kali manajemen fiskal tidak berjalan efektif.
“Pejabat jangan berlindung di balik istilah teknokratis untuk membenarkan kebijakan yang menyengsarakan. Rakyat bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup, bukan untuk membiayai ketidakefisienan dan pemborosan birokrasi. Jika pajak terus dinaikkan tanpa perbaikan nyata pada tata kelola anggaran, itu bukan lagi kebijakan publik, itu bentuk ketidakadilan yang dilegalkan,” tegas Surya Utama.
Ia juga menambahkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan privilese tanpa batas. “Kalau para pejabat tidak sanggup mengelola anggaran dengan bersih dan transparan, jangan jadikan rakyat sebagai korban kebijakan. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa dipungut seperti pajak. Sekali hilang, dampaknya jauh lebih mahal daripada angka penerimaan negara,” ujarnya.
Desakan agar pemerintah membuka data penggunaan anggaran secara transparan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara kini semakin menguat. Publik menuntut kebijakan fiskal yang berpihak pada keadilan sosial, bukan sekadar mengejar target penerimaan di atas kertas.
Kritik ini menjadi pengingat bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak kebal terhadap sorotan. Pemerintah dituntut untuk lebih peka terhadap denyut kehidupan masyarakat. Tanpa keberanian melakukan pembenahan internal dan memastikan setiap rupiah dikelola secara akuntabel, kebijakan kenaikan pajak akan terus dipandang sebagai beban yang menambah jarak antara pemerintah dan rakyat yang dipimpinnya.
