JAKARTA | SUARA-RAKYAT.NET — Ada satu cara sederhana, elegan, dan jauh lebih bermartabat untuk meredam rencana aksi demonstrasi 27 Agustus 2026: buka pintu dialog, bukan mempertebal pagar pengamanan.
Jika benar tuntutan utama sebagian massa adalah mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, mengapa pimpinan DPR RI tidak mengambil langkah politik yang berani?
Panggil para tokoh dan perwakilan kelompok demonstran. Duduk bersama. Dengarkan tuntutan mereka. Bahas secara terbuka. Jika memang tuntutannya dapat dipenuhi, sampaikan komitmen secara resmi dan tertulis, lengkap dengan tahapan serta target yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Itulah politik yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang mengaku sebagai wakil rakyat.
Sejumlah kelompok masyarakat memang telah menyatakan akan turun ke Jakarta pada 27 Agustus 2026. Salah satu tuntutan yang mencuat adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, sementara kelompok lain membawa agenda yang berbeda.
Maka pertanyaannya sederhana:
Mengapa rakyat harus datang ke gedung parlemen hanya untuk didengar?
Bukankah gedung DPR dibangun dengan uang rakyat dan para anggota DPR dipilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat?
Kalau persoalannya bisa diselesaikan melalui meja dialog, mengapa harus membiarkan tensi di jalan semakin tinggi?
Bahkan, jika kesepakatan telah tercapai dan para perwakilan massa bersedia kembali ke daerah masing-masing, DPR dapat menunjukkan keseriusannya dengan memastikan proses politik tersebut transparan dan dapat dipantau publik.
Bukan sekadar janji.
Bukan sekadar konferensi pers.
Bukan sekadar kalimat “akan dipercepat”.
Rakyat membutuhkan kepastian, jadwal, mekanisme, dan komitmen yang bisa diuji.
Sebab publik sudah terlalu sering mendengar janji politik yang terdengar manis ketika tekanan sedang tinggi, tetapi menguap ketika perhatian masyarakat mulai beralih.
DPR diberitakan menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dipercepat hingga selesai pada Desember 2026. Namun, di tengah tuntutan agar regulasi tersebut segera disahkan, kualitas substansi dan proses pembentukan undang-undang juga menjadi perhatian.
Di sinilah letak persoalannya.
Kalau DPR memang yakin berada di pihak rakyat, mengapa tidak membuka dialog seluas-luasnya?
Mengapa energi negara harus habis untuk mengantisipasi demonstrasi, mengatur lalu lintas, mempertebal pengamanan, dan mempersiapkan berbagai skenario di lapangan, sementara satu hal yang paling sederhana justru tampak sulit dilakukan: berbicara dengan rakyat?
Jangan sampai rakyat akhirnya memperoleh kesan bahwa ketika suara mereka disampaikan dari ruang rapat, suara itu dianggap biasa. Tetapi ketika suara yang sama dibawa ke jalan, barulah negara sibuk mencari cara untuk mengendalikannya.
Itu bukan kemenangan demokrasi. Itu kegagalan komunikasi politik.
Kritik kepada DPR tentu tidak boleh berubah menjadi fitnah. Aparat keamanan juga tidak boleh otomatis diposisikan sebagai musuh rakyat. Demonstrasi yang damai adalah bagian dari kehidupan demokrasi, sementara tindakan anarkistis tetap harus ditindak sesuai hukum.
Namun, pemerintah dan DPR juga harus memahami satu hal:
Rakyat yang turun ke jalan bukan selalu rakyat yang membenci negara. Bisa jadi mereka turun karena merasa pintu-pintu komunikasi politik sudah terlalu sempit.
Padahal sebenarnya itu, sebelum 27 Agustus tiba, masih ada kesempatan bagi DPR untuk menunjukkan bahwa gedung parlemen bukan sekadar bangunan megah tempat para wakil rakyat bekerja, melainkan benar-benar rumah rakyat.
Panggil mereka.
Dengarkan mereka.
Buka dialog.
Berikan kepastian.
Tuangkan kesepakatan dalam dokumen yang transparan.
Dan laksanakan apa yang memang menjadi kewenangan DPR.
Jika itu dilakukan, aksi jalanan tidak perlu menjadi satu-satunya cara rakyat mendapatkan perhatian.
Tetapi jika pintu dialog justru ditutup, sementara pagar dan aparat diperbanyak, jangan salahkan rakyat apabila muncul pertanyaan yang semakin keras:
Untuk siapa sebenarnya para wakil rakyat itu bekerja?
Sebab demokrasi bukan tentang seberapa banyak aparat yang berdiri di depan gedung parlemen.
Demokrasi adalah tentang seberapa berani para pejabat membuka pintu ketika rakyat datang membawa tuntutan.
Dan jika DPR mengaku sebagai wakil rakyat, maka sekarang saatnya membuktikannya—bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan.
Penulis: Surya Utama
