PURBALINGGA, SUARA-RAKYAT.NET | Opini Publik
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, mulai dari persoalan ekonomi, pelayanan publik, hingga penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan publik kembali menjadi sorotan. Masyarakat menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas, integritas, dan komitmen para pejabat yang menjalankannya.
Sebuah jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan efektivitas sejumlah pejabat publik yang dinilai belum mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sebanding dengan posisi yang mereka emban.
Fenomena tersebut menjadi perhatian N.H Surya Utama, Wakil Ketua Ikatan Organisasi Wartawan Indonesia (OWI) DPD Purbalingga. Menurutnya, kemuliaan sebuah lembaga atau institusi tidak terletak pada jabatan yang dimiliki seseorang, melainkan pada kualitas pribadi yang dibawanya ketika menjalankan amanah tersebut.
“Sebuah tempat tidak menjadi mulia hanya karena seseorang berhasil masuk ke dalamnya. Justru orang yang berada di dalamnyalah yang menentukan apakah tempat itu tetap dihormati atau kehilangan kewibawaannya. Jabatan tidak pernah mampu menutupi kekurangan kapasitas, integritas, maupun kompetensi seseorang dalam jangka panjang,” ujar N.H Surya Utama kepada SUARA-RAKYAT.NET.
Ia menilai bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia adalah memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh figur yang benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, dan komitmen untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat.
Menurut Surya Utama, ketika kekuasaan tidak diimbangi dengan kemampuan dan tanggung jawab, maka yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang perlahan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Rakyat hari ini semakin cerdas dan kritis. Mereka tidak lagi hanya melihat pencitraan atau narasi yang dibangun. Masyarakat menilai dari hasil kerja nyata. Ketika pejabat lebih sibuk membangun popularitas daripada menyelesaikan persoalan rakyat, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah hadiah politik maupun simbol prestise semata. Jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar terhadap kehidupan masyarakat.
“Sebelum seseorang mengejar posisi yang tinggi, seharusnya ia mempersiapkan dirinya untuk memikul tanggung jawab yang besar. Jangan sampai yang terjadi adalah orangnya naik, tetapi kualitas kepemimpinannya tertinggal jauh di bawah tuntutan jabatan yang diemban,” tambahnya.
Surya Utama juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari kontrol sosial yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi.
“Kritik adalah vitamin demokrasi. Pemerintah yang baik seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Justru dari kritik yang jujur dan objektif, lahir evaluasi yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah di semua tingkatan dapat lebih mengedepankan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, sehingga setiap posisi strategis benar-benar diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, kata Surya Utama, sejarah akan membuktikan bahwa sebuah institusi tidak dihormati karena gedungnya yang megah atau kekuasaan yang dimilikinya. Kehormatan sebuah institusi lahir dari kualitas orang-orang yang menjalankan amanah di dalamnya.
“Jika kualitas manusianya menurun, maka jabatan setinggi apa pun tidak akan mampu menjaga marwah institusi tersebut. Namun jika diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan kompeten, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkasnya.
( Tim Redaksi SUARA RAKYAT )
